jika komisi pemberantasan korupsi (kpk) serius akan mengungkap surat keterangan lunas (skl)pada badan penyehatan perbankan nasional (bppn), maka yang serta mesti dimintai keterangan adalah kaum pejabat bppn di saat tersebut (2002-2004).
merekalah yang mengusulkan dan melelang miring aset negara. kpk mesti memanggil para ketua bppn dan deputi-deputi bppn yang diduga merupakan otak daripada skl serta realese and discharge ini, kata anggota komisi xi dpr ri dari partai demokrat, achsanul qosasi, pada diantara news, jakarta, selasa.
pimpinan bppn saat tersebut syafrudin tumenggung, deputy bppn eko santoso budianto.
keduanya, tutur achsanul, dan mengajukan persetujuan realese and discharge kksk atas nama syamsul nursalim, the tje min, husodo a, the nin khong.
merekalah yang ada kaitan dengan kaum konglomerat ketika tersebut. bppn mengajukan permohonan pada pemerintah agar diterbitkan release and discharge melalui recovery 20 persen. sisanya dianggap lunas, papar dia.
bppn, lanjut dia, dikelola oleh para bankir yang diduga membela konglomerat.
dpr ri sangat mendukung langkah kpk guna memperjelas sejarah pesta lelang aset negara ketika itu. audit forensik serta dibutuhkan agar mengungkap semangat transaksi, demikian achsanul.